Mengawal Keterbukaan Informasi: Kapolda Sulut Raih PWI Sulut Award 2026

DEADLINESULUT.COM, MANADO – Kemitraan strategis antara aparat penegak hukum dan insan pers kembali mendapat sorotan positif di Sulawesi Utara.

Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, dianugerahi penghargaan prestisius dalam ajang Malam Anugerah PWI Sulut Award 2026 yang berlangsung di Courtyard by Marriott Hotel Manado, Sabtu malam (7/11/2026).

Irjen Pol Yudo Hermanto menerima penghargaan untuk kategori “Mitra Strategis Pers dan Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik”.

Penilaian ini merujuk pada komitmen institusi kepolisian daerah dalam menjaga transparansi informasi dan keterbukaan publik sepanjang tahun berjalan.

Dalam seremoni penganugerahan tersebut, penerimaan penghargaan diwakili oleh Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Susetio Cahyadi, dengan didampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo.

Mewakili pimpinan institusi, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo mengungkapkan bahwa apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan pengakuan atas kerja kolaboratif yang terbangun secara konsisten.

“Penghargaan ini menjadi motivasi nyata bagi jajaran Polda Sulut untuk terus mempererat kemitraan strategis dengan media. Polri dan pers memikul visi yang sejalan: mengawal kemajuan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta merawat iklim demokrasi di Sulawesi Utara,” kata Endrastiawan dalam pesan tertulis kepada wartawan Minggu 8 November 2026.

Keterbukaan informasi di tubuh kepolisian dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik (public trust), terutama di tengah derasnya arus disinformasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang akurat dan akuntabel.

Ajang tahunan ini turut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan kunci di Sulawesi Utara, mulai dari unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan BUMN/BUMD, hingga tokoh masyarakat.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama Ketua PWI Sulut, Sintya Bojoh, menegaskan pentingnya menempatkan wartawan sebagai mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Dalam pandangannya, Akhmad Munir menekankan bahwa transparansi lembaga publik hanya dapat terwujud jika ada sinergi yang sehat dengan pers yang bekerja secara profesional dan taat kode etik.

Ia mengimbau seluruh instansi daerah untuk tidak alergi terhadap kontrol sosial media, melainkan menjadikannya sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang akuntabel.(Rilis)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *